Oleh: aldyllah | April 1, 2010

NU Pilar Pembangun Bangsa

Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, 22-27 Maret, menghasilkan pimpinan baru NU. KH MA Sahal Mahfudz dan KH Said Aqil Siradj masing-masing terpilih sebagai Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU periode 2010-2015.

Menjaga NU ke depan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah persoalan mudah. Di satu sisi, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mengimbangi pemerintah dan partai politik. Di sisi lain, warga NU yang besar jumlahnya masih menghadapi persoalan dasar, seperti rendahnya kesejahteraan maupun terbatasnya akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengetahui pandangan Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 KH Said Aqil Siradj tentang NU ke depan, berikut wawancara Kompas dengannya di Jakarta, Rabu (31/3).

Apa persoalan yang dihadapi warga NU, umat Islam, dan bangsa Indonesia saat ini?

Umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia, dan NU itu sama- sama besar. Tetapi, manusianya masih ”kecil” semua. Ajaran Islam itu sempurna, Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa, sedangkan warga NU juga memiliki ideologi Islam moderat yang juga sempurna. Tetapi, manusia yang ada di dalamnya belum mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran dan potensi yang sempurna itu demi kebaikan mereka sendiri.

Apa yang dilakukan NU untuk memecahkan persoalan itu?

NU harus kembali ke pesantren, merevitalisasi nilai-nilai dan jati diri pesantren dengan mengontekstualisasikan ajaran-ajaran dalam kitab kuning. Kitab kuning mengajarkan segala hal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam persoalan-persoalan kekinian, seperti soal perbankan Islam maupun teknologi modern. Namun, istilah-istilah dalam kitab kuning itu perlu disesuaikan dengan kondisi zaman.

NU juga akan tetap berpegang kepada kebinekaan, keberagaman, dan pluralitas bangsa serta mengikis setiap gerakan keagamaan yang sektarian, primordial, eksklusif, liberal, maupun yang radikal. NU akan tetap mengawal dan menjadi pembela terdepan Negara Kesatuan RI, Pancasila, UUD 1945, dan cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Solusi apa yang ingin ditawarkan NU bagi bangsa?

Mari kita warnai pola pikir umat Islam Indonesia seperti pola pikir warga NU yang menyinergikan antara nilai Islam dan budaya, sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Agama akan jadi besar bila menyatu dengan budaya. Agama tanpa budaya hanya akan memunculkan pemahaman radikal, eksklusif, dan perasaan paling benar sendiri.

Ke depan, NU seperti apa yang diinginkan?

NU ingin menjalankan manajemen khittah (dasar organisasi) dengan menjalin komunikasi dengan semua pihak, baik pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, intelektual, birokrat, hingga aparat hukum. Kerja sama dengan pemerintah dilakukan tanpa memandang siapa presidennya. Apa pun program pemerintah yang baik, NU mendukung.

Selama 32 tahun masa Orde Baru, warga NU benar-benar dipinggirkan. Warga NU dengan lebih dari 14.000 pesantrennya tak pernah diperhatikan pemerintah. Ulama dan pesantren hanya didekati setiap menjelang pemilu. Padahal, warga NU dengan kekuatan Islam ahlussunnah wal jamaah yang mengedepankan sikap moderasi dan menggabungkannya dengan semangat nasionalisme telah menjadi pilar kuat dalam membangun bangsa. Jika potensi warga NU yang besar ini diabaikan, akan terjadi kebangkrutan modal sosial bangsa Indonesia. Karena itu, warga NU perlu diangkat harkat dan martabatnya.

Untuk mewujudkan itu, langkah apa yang akan dilakukan?

Dengan mengelola khittah NU menjadi organisasi massa keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak terlibat dalam politik praktis. NU harus menjadi penguat bagi bangsa. Jika NU terlibat dalam dukung-mendukung kandidat dalam pemilu, itu akan mengecilkan NU dan membuat NU tak memiliki wibawa.

Bagaimana dengan politik praktis?

Warga NU yang memiliki ketertarikan dalam politik praktis dipersilakan. Tapi, minat politik itu tidak boleh dilakukan di dalam NU atau dengan menjadikan NU sebagai target. Warga NU yang terjun ke partai politik itu akan diberi amanat untuk memperjuangkan nasib warga NU. Kader-kader NU itu yang berjuang melalui partai politik, bukan NU-nya.

Elite NU sangat banyak dan umumnya memiliki otonomi sendiri. Bagaimana mengendalikan mereka agar tak menarik NU dalam politik praktis?

Kiai di bawah tidak akan masuk ke politik praktis jika para pemimpin di pusat tidak berpolitik praktis pula. Kiai yang mencoba menarik NU dalam politik praktis memang tidak ada sanksi formalnya. Jika pimpinan NU melenceng dari khittah, sanksinya dari umat sendiri.

Bagaimana menjaga independensi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil?

Ini tugas berat, tetapi harus segara dimulai. Jika tidak dimulai, akan semakin sulit menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang melakukan amar makruf nahi mungkar (mendorong kebaikan, mencegah kemungkaran) terhadap pemerintah. NU harus menjadi pilar infrastruktur bangsa, bukan infrastruktur penguasa.

sumber : NU Online


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: