Oleh: aldyllah | Maret 31, 2010

Benih-benih Demokrasi dari NU

Para kiai muda berebut mengangkat tangan agar diberi kesempatan oleh pimpinan sidang untuk mengutarakan pendapat. Setelah diberi kesempatan, tanpa ragu, mereka mengungkapkan argumennya dan menyanggah pendapat kiai-kiai senior. Soal pendapatnya itu disetujui atau tidak oleh peserta sidang lainnya, hal tersebut urusan belakangan.

Bersemangat dan percaya dirinya kiai-kiai muda itu terlihat dalam pembahasan sejumlah masalah keagamaan kekinian dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi’iyyah dalam Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/3). Muktamar itu sudah berakhir Minggu lalu.

Meskipun hanya duduk di kursi tanpa meja dan harus sering-sering mengibas-ngibaskan materi sidang, karena panasnya udara dan tak berfungsinya pendingin udara, mereka tetap serius menyimak setiap persoalan dan ulasan dari peserta lain atau penjelasan kiai senior. Pakaian mereka pun sederhana ala nahdliyin (warga NU) yang cukup mengenakan sarung, baju batik atau baju koko, mengenakan peci, dan bersandal.

Persoalan yang mereka bahas saat itu adalah tentang sah atau tidaknya melakukan transaksi jual beli secara elektronik, baik melalui internet, faksimile, maupun layanan pesan singkat (SMS) pada telepon seluler. Sah atau tidaknya melaksanakan akad nikah melalui telekonferensi dan cyber-net juga dibahas.

Perdebatan sengit antara kelompok yang menyatakan transaksi elektronik itu sah dan yang tidak sah berlangsung seru. Setiap kelompok bertahan dengan dalil-dalilnya yang merujuk pada kitab-kitab fikih (hukum Islam) dan interpretasi atas kata dalam bahasa Arab yang biasanya memiliki banyak makna.

Kualitas perdebatan mereka dalam menentukan hukum suatu persoalan tak kalah dibandingkan dengan diskusi yang diselenggarakan di perguruan tinggi umum. Argumen yang mereka susun sangat runut dan logis serta jelas rujukannya.

Untuk menengahi perdebatan, pimpinan sidang Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU M Cholil Nafis dan ulama perumus persoalan KH Yasin Asmuni dari Pondok Pesantren Hidayatut Thullab, Petuk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sesekali meluruskan pandangan peserta muktamar. Namun, bantahan para peserta muktamar yang memiliki pendapat berbeda tak kalah sengit.

Setelah perbedaan pendapat semakin mengerucut, walau masih banyak peserta yang ingin mengungkapkan pendapatnya, Cholil langsung mengetuk palu tanda putusan disetujui dan memimpin pembacaan Surat Al Fatihah. Peserta muktamar yang semula ribut langsung diam dan khusyuk mengikuti pembacaan doa itu.

Hasilnya, akad jual beli melalui alat elektronik dianggap sah bila kedua belah pihak sudah memahami atau melihat barang yang akan ditransaksikan. Adapun akad nikah melalui alat elektronik tidak dianggap sah karena saksi tidak melihat atau mendengar langsung akadnya.

Doa Al Fatihah itu dimaksudkan agar putusan yang diambil diberkati Allah SWT. ”Sebagai perumus, kami hanya mencari apa yang menurut kami benar. Kebenaran sejati dari setiap persoalan itu hanya Allah yang tahu,” kata Cholil.

Tak puas dengan putusan yang sudah diketok palu, seorang peserta yang semula gigih dengan pendapatnya maju mendekati Yasin. Dengan jongkok di samping meja disertai sikap hormat dan tata krama berbicara dengan kiai, ia meminta penjelasan lagi atas suatu hal yang tidak disetujuinya. Yasin pun menjelaskannya dengan senyum tulus.

Toleransi

Sidang sejenis di Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyyah (Kajian Masalah Agama tentang Perundang-undangan) yang dipimpin Ridwan Lubis juga berlangsung semarak. Waktu itu sedang dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Kehidupan Beragama.

Bahasan saat itu tentang kesulitan pembangunan rumah ibadah umat Nasrani yang sering dikeluhkan kepada pengurus NU di daerah, khususnya pengurus cabang di Jakarta dan Jawa Barat. Namun, kondisi serupa ternyata juga dialami umat Islam, warga NU khususnya, yang tinggal di kawasan timur Indonesia yang didominasi umat Nasrani. Kondisi itu menimbulkan kesadaran di antara peserta muktamar untuk mengaktifkan Forum Komunikasi Umat Beragama agar kehidupan beragama di setiap daerah berlangsung harmonis.

Cholil mengatakan, kegigihan para peserta muktamar yang umumnya kiai-kiai muda menunjukkan kemampuan mereka dalam melihat suatu persoalan. Kemampuan berdebat itu mereka peroleh dari pesantren-pesantren tempat mereka dulu belajar. Asal daerah kiai-kiai muda yang vokal itu cukup merata, termasuk dari daerah yang umat Islam-nya minoritas, seperti Bali.

Tak ada yang marah ketika pendapat mereka ditentang oleh peserta yang lain atau dipatahkan oleh kiai-kiai senior. Rasa penghormatan terhadap kiai-kiai senior pun tidak berkurang, tetap hormat ala santri-santri terhadap kiainya.

Persoalan yang dibahas pun tidak lagi menunjukkan NU sebagai organisasi tradisional, tetapi persoalan keseharian umat, termasuk yang berkaitan dengan teknologi hingga kehidupan plural yang ada di masyarakat saat ini.

Semangat diskusi para kiai di NU memberi harapan, cara berdemokrasi yang santun dengan tetap menghargai perbedaan sembari menjaga niat tulus demi umat masih ada di Indonesia. Perdebatan sengit tanpa makna disertai kata-kata kasar dan tidak tulusnya niat membuat sebuah putusan hukum yang ada di lembaga politik ternyata bukan cerminan tunggal proses demokrasi di Indonesia.

Para kiai itulah yang kini menjaga nilai-nilai luhur demokrasi. Jika semangat itu bisa diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia, harapan terwujudnya demokrasi substansial di Indonesia masih ada. (M Zaid Wahyudi)

Sumber : NU Online


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: