Oleh: aldyllah | Maret 27, 2010

Muktamar NU 32

Pemilihan Rais Am-Ketua Umum Diadakan Pagi ini
Sabtu, 27 Maret 2010 | 06:35 WIB
Makassar, NU Online
——————————————————————————–

Pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 diadakan Sabtu (27/3) pagi ini di ruang auditorium utama Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Pemilihan Rais Am diadakan terlebih dahulu baru disusul pemilihan ketua umum. Jika tidak ada perubahan, keduanya akan dipilih langsung oleh para peserta muktamar yang terdiri dari perwakilan wilayah dan cabang NU seluruh Indonesia, serta cabang istimewa NU di luar negeri.

Menurut Ketua Panitia Muktamar KH Hafidz Utsman, dalam tata tertib Muktamar ke-32 yang ditetapkan Selasa (23/3) disebutkan bahwa bakal calon rais am atau ketua umum tanfidziyah dapat ditetapkan sebagai calon jika mendapatkan dukungan minimal 99 suara dari wilayah/cabang/cabang istimewa.

Selain itu, disepakati calon minimal empat tahun aktif menjadi pengurus harian PBNU atau badan otonom di bawah NU dan tidak menjabat pengurus harian partai politik. Jika yang bersangkutan menjabat pengurus harian partai politik, harus menyatakan mundur secara tertulis sebelum pemilihan berlangsung.

Sebelumnya, sempat diperkirakan pemilihan akan diadakan pada Jum’at (26/3) tadi malam karena
Sidang pleno penyampaian pemandangan umum oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia atas laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar (PB) NU periode 2004-2009 selesai lebih cepat dari yang diagendakan.

“Karena pemandangan umun dari wilayah-wilayah sudah dilakukan sejak malam tadi, yang semestinya baru dimulai pagi ini, maka sidang kita cepat selesai dan kita ngirit waktu 11 jam. Kemungkinan pemilihan bisa dilaksanakan Jum’at malam,” kata Ketua PBNU Andi Jamaro yang memimpin sidang

Namun karena pelaksanaan sidang pleno pengesahan hasil sidang komisi sempat molor dan banyaknya materi yang disampaikan dalam sidang pleno itu, maka agenda pemilihan rais am dan ketua umum baru dilaksanakan pagi ini. (nam)

http://www.nu.or.id/page.php

——————————————————————————–
Revitalisasi Khitah adalah Keniscayaan
Sabtu, 27 Maret 2010 | 02:46 WIB
Harian KOMPAS Cetak
——————————————————————————–

Suasana Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-28 Maret, mirip dengan Muktamar Ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984. Sama-sama ada desakan arus bawah kaum nahdliyin (warga NU) yang kuat agar NU steril dari politik kepartaian atau politik praktis. Keterlibatan dalam politik praktis diyakini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi jamiyah (organisasi).

”Walau sama-sama ada desakan demikian, nuansanya berbeda. Kalau sekarang ini benar-benar karena kekecewaan terhadap parpol yang didirikan NU ternyata tidak bisa menjadi wadah aspirasi politik warga NU. Malah menimbulkan perpecahan, mulai kalangan ulama sampai di tingkat umat,” kata Hotman M Siahaan, sosiolog Universitas Airlangga, Surabaya.

Menjelang Muktamar Situbondo, lanjut Hotman, karena ada keinginan kuat NU menjadi kekuatan civil society (masyarakat madani) untuk menghadapi hegemoni negara yang dahsyat. Kalau tetap di politik, NU tidak berdaya apa-apa. Bahkan, di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saja, sebagai partai terbesar di antara yang berfusi, NU berada di pinggiran.

Kalau Muktamar Situbondo kata kuncinya kembali ke khitah (dasar perjuangan), Muktamar Makassar ini revitalisasi khitah. Kenapa? Karena setelah kembali ke khitah tahun 1984 yang kemudian diperjelas dalam Muktamar Ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, persoalan hubungan NU dengan politik nyatanya belum tuntas. Lagi-lagi eksistensi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi sosial keagamaan) rancu dengan kegiatan politik praktis.

Hal ini mengarah kepada kesimpulan, kuncinya bukan rumusan khitah yang tidak jelas atau tidak relevan, melainkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan khitah. Akibatnya, terkesan khitah itu jadi tergantung siapa yang menafsirkan dan memperlakukan.

Menukil yang pernah disampaikan Rais Am Pengurus Besar (PB) NU KH Achmad Siddiq, NU lantas layaknya taksi yang gerak dan tujuannya bergantung kepada yang menyewa. Padahal, NU seharusnya seperti kereta api yang jalannya sudah pasti, tujuannya juga sudah jelas.

Ditelusuri lebih dalam, ketidakefektifan pelaksanaan khitah ini karena kurang digdayanya lembaga syuriyah sebagai penentu arah kebijakan, pengarah dan pengontrol NU. Di tanfidizyah sedikit-banyak melakukan penyimpangan khitah.

Muncul pemikiran agar Muktamar Makassar ini menjadi momentum pemberdayaan syuriyah, diimulai dengan usulan pemilihan tanfidziyah ditunjuk oleh syuriah. Tidak seperti dalam beberapa muktamar terakhir di mana syuriyah dan tanfidziyah dipilih secara terpisah.

”Ahlul halli wal aqdi”

Bahkan muncul gagasan agar kembali diberlakukan sistem ahlul halli wal aqdi seperti di Situbondo, di mana muktamar memilih seorang ulama yang akan menyusun syuriyah ataupun tanfidziyah. Dalam Muktamar Situbondo yang menjadi ahlul halli wal aqdi adalah KH R As’ad Syamsul Arifin.

Semua itu muaranya agar tanfidziyah tidak berbuat semaunya sendiri. Sebab, dalam sejarah NU kalau tanfidziyah kurang tunduk pada syuriyah, akan berdampak kerancuan bagi organisasi.

Misalnya, menurut Chairul Anam (1985), ketika tanfidziyah yang dipimpin KH Idham Chalid menentang kebijakan Rais Am KH Ali Ma’shum, terjadilah konflik yang membuat NU terpecah dalam dua kubu yang sama kuat, yaitu Cipete (politik) dan Situbondo (khitah).

Demikian pula ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Umum PBNU sejak tahun 1984. Sesaat yang menjadi Rais Am KH Achmad Siddiq, hubungan syuriyah dan tanfidziyah efektif. Namun, setelah Achmad Siddiq wafat, tanfidziyah terlalu digdaya dan syuriyah saat dipimpin KH Ali Yafie maupun KH Ilyas Ruhiyat tidak begitu berperan. Sampai meminjam istilah KH Ali Yafie: wujuduhu ka adamih (keberadaannya sama dengan ketiadaannya).

Gejala kekurangpatuhan tanfidziyah kepada syuriyah itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pembelahan kubu Cipete dan Situbondo. Bahkan Rais Am KH Bisri Syansuri yang sangat dihormati umat NU pun, seperti ditulis Chairul Anam, sampai menyatakan, ”Ada orang PBNU yang nakalan. Yang dikehendaki hanya lancarnya politik, tidak mengingat isinya politik itu. Aku dipolitiki. Setiap kuajak rapat, selalu ada alasan untuk menunda. Jika aku di Jakarta mereka sama-sama menyembunyikan diri, tetapi jika aku di Jombang mereka mengadakan rapat sendiri. Tanpa aku.” Saat itu yang jadi Ketua Umum PBNU adalah KH Idham Chalid.

”Sekarang ini juga berkembang penilaian jika KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) kurang patuh kepada syuriyah. Sementara Rais Am KH Sahal Mahfud juga kurang tegas terhadap sepak terjang Pak Hasyim yang sarat nuansa politik praktis,” kata Hotman.

Walau dipandang kurang tegas, KH Sahal dipandang masih lebih tepat daripada sampai kursi Rais Am jatuh ke Hasyim Muzadi yang dinilai sarat dengan politik.

Nuansa yang mungkin serupa pula antara Muktamar Makassar dan Muktamar Situbondo adalah adanya pertarungan dua kubu, yaitu kubu politik melawan kubu khitah. Gusti Allah sing pirsa. (Anwar Hudijono)

sumber : NU Online


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: